Dalam penjualan perumahan di BLP Property dilakukan beberapa jenis pembayaran oleh konsumen, diantaranya pembayaran secara tunai atau cash keras, tunai bertahap dan dengan bantuan pembiayaan Kredik Pemilikan Rumah (KPR).

1.  Tanda Jadi

Pertama konsumen membayar UTJ (Uang Tanda Jadi) dengan nominal sesuai besaran masing2 regency, diikuti dengan ditandatanganinya booking form.
Dalam booking form.tersebut tertera lokasi unit yang dipesan oleh konsumen. Selain itu juga dicantumkan harga rumah dan tahapan pembayarannya. Kapan akan dibayarkan uang muka yang diikuti dengan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).

UTJ ini nantinya diurus oleh bagian marketing. Petugas bagian marketinglah yang mengurus dan menyediakan semua persyaratan yang harus disediakan oleh konsumen.

2. Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

PPJB ditandatangani sesuai dengan waktu yang dijadwalkan ketika konsumen membayar uang tanda jadi dan menandatangani booking form, umumnya satu bulan setelah UTJ cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

PPJB ditandatangani setelah desain rumah disetujui oleh konsumen dan uang muka pembelian rumah sudah dibayarkan.

Dalam PPJB dicantumkan bagaimana jadwal pembayaran dan pelunasan oleh konsumen. Tak lupa pasal-pasal tentang sanksi juga dibuat agar developer dan konsumen ada ikatan dan ada paksaan untuk memenuhi kesepakatan yang ada dalam PPJB.

PPJB ini masih dipersiapkan oleh bagian Marketing

3. Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Unit Rumah kepada Kontraktor

SPK diberikan kepada kontraktor untuk memulai membangun unit yang sudah dipesan oleh konsumen. Dalam SPK tersebut dicantumkan detil dari pekerjaan.

Diantaranya desain unit rumah yang digambarkan dalam gambar kerja, waktu penyelesain pembangunan, bersarnya nilai kontrak pembangunan dan cara pembayaran dari developer ke konsumen.

Dalam SPK dicantumkan juga sanksi-sanksi jika pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan detil yang disepakati, baik dari spesifikasi material dan waktu pelaksanaan.

Jika terdapat perbedaan spek material maka kontraktor wajib mengganti sesuai dengan kesepakatan termasuk ukuran-ukuran bangunan, dan lain-lain.

Demikian juga apabila ada keterlambatan pembangunan dari kontraktor, maka kontraktor harus menerima sanksi berupa denda yang besarnya sesuai kesepakatan.

Lazimnya dalam pelaksanaan proyek pembangunan perumahan waktu yang diperlukan untuk membangun satu unit rumah satu lantai membutuhkan waktu dua sampai empat bulan saja.

Akan lebih cepat lagi jika pembangunan menggunakan metode rumah instan seperti yang sudah mulai banyak yang menawarkan.

Sedangkan untuk membangun rumah dua lantai bisa dalam waktu 5 bulan sampai dengan 7 bulan.

Jika yang dibangun adalah perumahan subsidi maka waktu yang dibutuhkan lebih singkat lagi, maksimal dua bulan sudah bisa selesai. Bahkan jika pembangunannya lancar dari sisi material dan peralatan pembangunan satu unit rumah subsidi bisa selesai dalam waktu tiga minggu saja.

Di samping adanya SPK kepada kontraktor, bisa juga disusulkan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), atau surat perintah mulai membangun (SPMB) atau apapunlah namanya, apabila segala sesuatunya sudah siap. SPMK ini diperlukan jika kontraktor meminta waktu tenggang kepada developer untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

Diantaranya mungkin saja kontraktor perlu mempersiapkan tenaga kerja atau man power, mempersiapkan peralatan dan pembelian material. Agar pada saat pekerjaan sudah dimulai tidak ada lagi kendala.

Karena dalam pembangunan proyek tenaga kerja, alat dan material ini punya peranan yang sangat vital.

Surat Perintah Kerja kepada kontraktor ini diurus oleh site manager proyek.

4.  Serah Terima Bangunan dari Kontraktor ke Developer

Setelah pembangunan unit rumah selesai maka dilakukan serah terima dari kontraktor kepada developer. STB ini dilakukan paling lama satu minggu setelah pembangunan selesai, ditandai dengan pengecekan atau opname oleh site manager dan jajarannya.

5.  Berita Acara Serah Terima Bangunan (BAST)

Setelah bangunan selesai dan diserahkan kepada developer oleh kontraktor maka selanjutnya developer menyerahkan bangunan kepada konsumen, diiringi dengan penadatanganan BAST.

BAST ditandatangani paling lama satu minggu setelah serah terima bangunan dari kontraktor kepada developer.

BAST ini ditandatangani oleh direktur utama atau direktur operasional perusahaan developer.  

6.  Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB)

Seiring dengan Serah Terima Bangunan dari kontraktor kepada developer yang dilanjutkan dengan acara serah terima kepada konsumen, bagian keuangan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk keperluan penandatanganan akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah kuitansi-kuitansi pembayaran seperti pembayaran pelunasan harga rumah, pembayaran pajak-pajak, pembayaran biaya-biaya untuk notaris atau PPAT dan biaya-biaya lainnya.

7.  Balik Nama Sertifikat

Setelah dilakukan penandatanganan AJB langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pendaftaran balik nama di kantor pertanahan setempat. Baliknama diajukan berdasarkan akta jual beli dan pengurusan baliknama ini juga dilakukan oleh PPAT yang bersangkutan.

Dengan demikian selesai sudah pembangunan satu unit rumah sampai dengan baliknama kepada konsumen.

Alur kerja ini khusus untuk pembelian secara bertahap oleh konsumen. Jika konsumen membeli dengan kredit pemilikan rumah (KPR) maka alur kerjanya beda lagi.

Terutama tentang jadwal pembangunan yang biasanya dimulai setelah penadantanganan akad kredit di bank. Itu jika KPR-nya inden. Jika kesepakatannya adalah KPR ready stock seperti pembangunan perumahan subsidi maka akad kredit dilakukan setelah pembangunan selesai seratus persen.